X

SABER PUNGLI - Sapu Bersih Pungutan Liar

Pungli merupakan perbuatan buruk dalam birokrasi yang harus terus diawasi dan diberantas, sangat merugikan keuangan masyarakat. Pungutan liar tidak hanya berdampak kecil pada buruknya kualitas pelayanan masyarakat. Bila hal tersebut dibiarkan begitu saja, pada akhirnya juga menjalar ke hal yang lebih luas lagi. Pungli juga memperlihatkan rendahnya daya saing bangsa kita dalam investasi dan dunia bisnis
Pungli yang massif berpotensi membahayakan kredibilitas pemerintahan. Sehingga, jika tidak cepat ditanggulangi, maka pungli bukan tidak mungkin dapat menjadi pemicu revolusi berupa gerakan rakyat melawan pemerintah.

Sebagai jawaban pemberantasan pungli dalam upaya reformasi hukum maka Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang berada di bawah payung hukum Prepres Nomor 87 Tahun 2016. Perpres tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar tersebut ditetapkan pada 20 Oktober 2016 dan diundangkan pada 21 Oktober 2016.


Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efesien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Perpres No.87 Tahun 2016 dinyatakan, Satgas Saber Pungli berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Dengan kedudukan yang sedemikian menunjukkan kuatnya legitimasi dari Satgas ini. Dalam Konstitusi kita tegas disebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sehingga, posisi Satgas ini yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden menempatkannya seakan setara dengan kementerian negara.

Tim Sapu Bersih Pungutan Liar atau Tim Saber Pungli dalam operasinya dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Wiranto, membawahi jajaran dibawahnya sebagai pelaksana lapangan yaitu Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tim ini dipastikan akan mengawal pemberantasan pungli, baik di pusat maupun daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya saber pungli terbuka terhadap masukan dari masyarakat, artinya terbuka terhadap pelibatan masyarakat langsung untuk ikut aktif melaporkan tempat-tempat terjadinya pungli.

Untuk itu, pemerintah telah menyediakan saluran khusus bagi masyarakat dalam melaporkan segala bentuk pungutan liar yang terjadi. Masyarakat umum dapat melaporkannya melalui website saberpungli.id atau dapat langsung melaporkannya melalui SMS ke nomor 1193 dan menghubungi call center di nomor 193.

"Identitas pelapor dirahasiakan. Dengan demikian, kita harapkan masyarakat untuk segera melapor," jamin Menko Polhukam.

Untuk informasi lebih lanjut dan cara pelaporan Pungli, kunjungi

SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110
website : saberpungli.id
Call Center 193 / 0821 1213 1323
0856 8880 881 / 0821 1213 1323
email : lapor@saberpungli.id